About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

1 Lentera Hukum 1 (2014)

handle is hein.journals/lenth1 and id is 1 raw text is: 
Yuri  Sulistyo, et, al Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum   Daerah  (Perda) Melalui Mekanisme        1
Pembatalan Perda Berdasarkan......

         PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
    (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN
    DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
                                   PEMERINTAHAN DAERAH

       GOVERNMENTAL CONTROL OF REGIONAL LAW PRODUCT (REGIONAL RULES)
 THROUGHOUT THE REVOCATION MECHANISM OF LOCAL REGULA TION BASED ON THE
                   LAW   NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT

                                Yuri Sulistyo, Antikowati, & Rosita Indrayati
                       Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember
                                     Jl. Kalimantan 37, Jember 68121
                                   E-mail: rosita.indrayati vahoo.com


                                                  Abstrak

Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada
pemerintah daerah, hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. berdasarkan hal
tersebut pemerintah daerah berhak membentuk perda untuk mengatur daerahnya, disinilah muncul salah satu peran
pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan
terhadap perda dengan cara melakukan pengujian perda (excecutive review). Pengujian perda tersebut bermuara pada
mekanisme pembatalan perda yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang lebih tinggi. Namun
disini terdapat inkonsisten yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum untuk membatalkan perda.
Sudah tegaskan pada UU  No. 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembatalan perda dilakukan oleh
Presiden dengan menggunakan Perpres, sedangkan pada Permendagri No. 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan
Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah menyatakan bahwa pembatalan perda APBD, Pajak, Retribusi dan RTRW dilakukan
berjenjang oleh Mendagri untuk perda pemprov dengan menggunakan  Permendagri dan oleh Gubernur untuk perda
Kabupaten/Kota dengan menggunakan Pergub. Tetapi dalam prakteknya pembatalan perda secara keseluruhan dilakukan
oleh Mendagri  dengan menggunakan  Kepmendagri. Disinilah teradi ketidakkonsistenan dari segi kewenangan dan
penggunaan instrumen hukum oleh pemerintah dalam melakukan pembatalan perda. Hal tersebut tentu memiliki implikasi
hukum terhadap perda-perda yang telah dibatalkan pemerintah melalui Kepmendagri.

Kata Kunci : executive review, pembatalan perda, dan instrumen hukum.

                                                 Abstract

The application of autonomy system written in constitution 1945 implicate in the division of central government power and
the region, it is based on decentralization duty, deconsentration and assistance. Therefore the region has right to make
region rules to arrange its region, from this the role of central government is to supervise and guide it by supervising the
rules applied in the region through executive review. The review keeps on rules cancelation mechanism whenever against
the higher rules or law. But In this, there is insconsistentcy from the government in using law instrument to put off the
region rules. It has been stressed to the law no 32, 2004 about region government that the cancellation of the region rules
done by the presidentrule by using president rule, while on home minister rules no 53, 2007 about supervision region rules
and chief of the region rules state that the cancellation of region rules about region budget, tax, and retribution, also plan
of region mapimg done step by step by home minister for region rules of province government using the rules of home
minister and governor for region rules by using the rules of governor. But in practice the whole cancellation of rules done
by home minister using rules of home minister. It is the inconsistency of power and the application of law instrument by the
government in doing cancellation region rules. It, certainly owns law implication toward region rules delayed by the
government through home minister decision.

Keywords: executive review, cancellation region rules, and law instrument.


e-JOURNAL   LENTERA   HUKUM,   April 2014, 1(1): 1-12

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.



Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most