About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline
LOG IN
LOG IN

1 Lentera Hukum 1 (2014)

handle is hein.journals/lenth1 and id is 1 raw text is: Yuri Sulistyo, et, al Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Perda) Melalui Mekanisme 1 Pembatalan Perda Berdasarkan...... PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNMENTAL CONTROL OF REGIONAL LAW PRODUCT (REGIONAL RULES) THROUGHOUT THE REVOCATION MECHANISM OF LOCAL REGULA TION BASED ON THE LAW NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT Yuri Sulistyo, Antikowati, & Rosita Indrayati Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember Jl. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: rosita.indrayati vahoo.com Abstrak Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah berhak membentuk perda untuk mengatur daerahnya, disinilah muncul salah satu peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan terhadap perda dengan cara melakukan pengujian perda (excecutive review). Pengujian perda tersebut bermuara pada mekanisme pembatalan perda yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang lebih tinggi. Namun disini terdapat inkonsisten yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum untuk membatalkan perda. Sudah tegaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembatalan perda dilakukan oleh Presiden dengan menggunakan Perpres, sedangkan pada Permendagri No. 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah menyatakan bahwa pembatalan perda APBD, Pajak, Retribusi dan RTRW dilakukan berjenjang oleh Mendagri untuk perda pemprov dengan menggunakan Permendagri dan oleh Gubernur untuk perda Kabupaten/Kota dengan menggunakan Pergub. Tetapi dalam prakteknya pembatalan perda secara keseluruhan dilakukan oleh Mendagri dengan menggunakan Kepmendagri. Disinilah teradi ketidakkonsistenan dari segi kewenangan dan penggunaan instrumen hukum oleh pemerintah dalam melakukan pembatalan perda. Hal tersebut tentu memiliki implikasi hukum terhadap perda-perda yang telah dibatalkan pemerintah melalui Kepmendagri. Kata Kunci : executive review, pembatalan perda, dan instrumen hukum. Abstract The application of autonomy system written in constitution 1945 implicate in the division of central government power and the region, it is based on decentralization duty, deconsentration and assistance. Therefore the region has right to make region rules to arrange its region, from this the role of central government is to supervise and guide it by supervising the rules applied in the region through executive review. The review keeps on rules cancelation mechanism whenever against the higher rules or law. But In this, there is insconsistentcy from the government in using law instrument to put off the region rules. It has been stressed to the law no 32, 2004 about region government that the cancellation of the region rules done by the presidentrule by using president rule, while on home minister rules no 53, 2007 about supervision region rules and chief of the region rules state that the cancellation of region rules about region budget, tax, and retribution, also plan of region mapimg done step by step by home minister for region rules of province government using the rules of home minister and governor for region rules by using the rules of governor. But in practice the whole cancellation of rules done by home minister using rules of home minister. It is the inconsistency of power and the application of law instrument by the government in doing cancellation region rules. It, certainly owns law implication toward region rules delayed by the government through home minister decision. Keywords: executive review, cancellation region rules, and law instrument. e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, 1(1): 1-12

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.



Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Purchase Access

Contact us for annual subscription options:

Contact Us

Already a HeinOnline Subscriber?

Log In

profiles profiles most